Demokratisasi dan Problem Kompleks Kuratorial

Satmoko Budi Santoso

EKSISTENSI kurator dalam khazanah dunia seni rupa kini dipertanyakan. Hal itu mencuat dalam diskusi yang tergolong fenomenal pada pertengahan bulan Mei 2008 lalu di Bentara Budaya Yogyakarta. Diskusi yang diprakarsai Makna sebagai media yang mengkhususkan diri mengulas persoalan seni rupa tersebut mengambil tema “Kurator di Mata Perupa”. Bagi saya yang sama sekali tidak berkecimpung di dalam praktek ilmu seni rupa kecuali hanya mengikuti perkembangan wacana dan menikmati karya-karya seni rupa yang saat ini sedang booming, momen diskusi tersebut sangatlah mengejutkan. Secara tegas forum tersebut mempertanyakan peran signifikan dalam proses kuratorial: apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh para kurator dan output-nya seberapa jauh?

Jelas, adanya momentum diskusi itu seperti sidang pengadilan bagi para kurator di Yogya khususnya yang memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perupanya. Oleh karena itu, pro dan kontra pun bermunculan. Sejumlah pembicara yang ditampilkan dengan maksud mewakili komponen seni rupa, misalnya Suwarno Wisetrotomo (kurator/kritikus seni), Wahyudin (kurator), Mikke Susanto (kurator), Ali Umar (pematung), Eko Nugroho (perupa), dan Yuswantoro Adi (perupa) berhasil merangsang diskusi dalam telikung dan kompleks persoalan yang sungguh problematis.

Suwarno Wisetrotomo, misalnya, melihat peran kurator salah satunya sebagai pemicu produksi wacana di seputar seni rupa, Wahyudin tak begitu jauh berbeda dengan Suwarno, Mikke Susanto memaparkan argumentasi tentang proporsionalitas sinergi antara perupa dan kurator sehingga semestinya tetap mendudukkan kurator sebagai obyek yang sama dengan perupa terutama dalam konteks kesebadanan perspektif ilmu, dan selebihnya tentu saja Ali Umar, Eko Nugroho, serta Yuswantoro Adi berkehendak mengritisi (sekaligus menggugat) peran kurator berdasarkan kinerja dan signifikansinya.

Jika di dalam analisis sepak terjang partai politik yang belakangan ini memanas, adanya forum tersebut mungkin saja bisa ditafsirkan secara ekstrem sebagai media pengganyangan peran kurator. Tidak perlu lagi adanya kurator karena keberadaan kurator mungkin saja diam-diam dianggap tidak kapabel, meragukan, ndompleng eksis, makelar lukisan, dan sebagainya, dan sebagainya. Terus terang, saya sendiri melihatnya dengan sudut pandang kenapa tiba-tiba saja terjadi seperti itu? Kenapa Eko Nugroho memaparkan argumennya bahwa dalam dua atau tiga tahun terakhir ini peran kurator kurang bisa menghasilkan isu atau wacana yang menarik dan seabrek argumentasi lain yang sifatnya menihilkan peran kurator? Apakah ketika dunia seni rupa sekarang sedang berjaya (banyak jenis lukisan laku keras dan para perupa mulai dari yang muda sampai senior panen habis-habisan) lantas peran kurator yang barangkali memang sepele haruslah diabaikan bahkan didepak?

Saya tidak sedang berposisi membela kurator ataukah tidak jika kemudian menuliskan opini ini, tetapi bagi saya letak persoalannya adalah bagaimana pola komunikasi yang telah terbangun selama ini? Apakah kondusif? Tentu saja, dalam perspektif sederhana saja pada awalnya pasti ada deal-deal antara kurator dan perupa: kamu ngapain, gue ngapain. Deal ini tentu saja tidak selalu secara eksplisit, memang. Jadi, saya kira bagaimana mengomunikasikannya. Sinergi seperti apa yang diidealisasikan jika memang ada maksud di luar deal-deal tertentu yang sudah menjadi kesepakatan tersirat maupun tersurat di antara kurator dan perupa. Jadi, konsep islah atau rekonsiliasi dengan perspektif sederhana (tanpa politisasi apalagi gerakan “grudak-gruduk”) masih mungkin dikondisikan. Jika memang dianggap salah satu pihak seperti kurator atau perupa dianggap bodoh ya mbok belajar lagi. Kan gitu, misalnya.

Tapi, mungkin memang persoalan yang sebenarnya tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, ruang dialog pada rubrik ini toh masih memungkinkan juga. Hanya saja, dalam konteks ini saya hanya ingin memberikan paparan ringan, soal urun rembug sepele yang barangkali membantu menjernihkan persoalan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan Wahyudin bahwa dunia seni rupa toh juga merupakan dunia yang demokratis dengan muatan liberalisasi pikiran yang konstruktif. Dalam pandangan saya, sebenarnya memang perlu dipatenkan peran sosial dan kultural kuratorial semacam ini. Suwarno sudah menyebut di dalam konteks dokter ada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sehingga jika ada pelanggaran etika ada sangsi yang jelas dari pihak organisasi. Sebagaimana yang juga pernah diungkapkan kritikus seni rupa kondang Jim Supangkat dalam Majalah Gong Edisi April 2008 bahwa sudah selayaknya ada Undang-undang Kebudayaan yang mengatur peran sosial dan kultural kerja kuratorial sehingga hak-hak serta kewajiban kurator pun terlindungi undang-undang.

Jika hak milik kekayaan intelektual saja digembar-gemborkan kenapa hak peran sosial dan kultural kurator menjadi terabaikan? Oleh karena itu, forum semacam itu selayaknya bisa saja menjadi ajang penjernihan persoalan yang ke depannya sebagai semacam rekomendasi bagi penguatan hak-hak kurator sekaligus perupa dalam peran proporsionalnya. Jim Supangkat memang berpendapat bahwa menjadi kurator dituntut adanya kualifikasi tertentu seperti pemahaman ilmu kurasi yang di dalamnya meliputi profesionalisme penguasaan database karya seni rupa dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, forum itu sebenarnya bisa menjadi langkah konkret untuk mempertegas tuntutan peran sosial dan kultural yang selayaknya menjadi tanggung jawab kurator maupun perupa. Jadi, gimana selanjutnya, bukan malah dibubarkan begitu saja. Selain itu, bisa juga dipikirkan bagaimana caranya agar institusi pendidikan seperti Institut Seni Indonesia Yogyakarta mau membuka program studi dengan minat utama kuratorial. Sehingga problem semacam ini sungguh bisa terpecahkan dalam koridor ilmiah, tentu saja sebagai konsekuensi cara berpikir intelektual, bukan malah cenderung nirlogika. Toh kita tahu, bidang studi perihal kuratorial juga merupakan bagian dari ilmu yang bisa digeneralisasi berdasarkan metodologi konsep pembelajaran tertentu.

Wah, saya sendiri hanya bisa termangu, ini adalah persoalan paradoksal tetapi saya kira analoginya bisa sama dengan kenapa jalan yang dilewati Sophan Sophiaan di daerah Ngawi Jawa Timur kemudian diperbaiki setelah ada yang benar-benar tewas yakni si Sophan Sophiaan yang kebetulan seorang tokoh publik? Kenapa Galeri Nasional di Jakarta yang notabene milik pemerintah tetap membutuhkan kurator independen dari pihak luar yang bukan pegawai negeri? Kenapa kita terlalu mudah menggusur peran-peran yang sekecil apa pun telah/pernah dilakukan komponen pendukung keberadaan subyek budaya massa tertentu?

Memang, buruh sering tidak memberikan kontribusi konkret pada majikannya karena sesuatu hal, tetapi buruh mungkin akan menyelamatkan majikannya di saat-saat yang justru hanya dengan penggunaan peran-peran kecil namun toh tetap substansial saja adanya. Barangkali saja begitu, bukan? ***