Tugas Sastra dari Al Capone…

Binhad Nurrohmat
Kompas, 16 Mei 2010

UANG kertas Rp 100.000 keluaran tahun 2004 berilustrasikan teks Proklamasi serta gambar Soekarno-Hatta dan gedung parlemen. Uang tak cuma alat tukar. Uang juga alat simbolik kekuasaan politik. Nalar modern melantari uang menguasai tata-kehidupan. Edukasi, seni, bahkan agama terjerat kuasa-uang. Tanpa kartu ATM dan kartu kredit kehidupan seakan macet.

Peredaran pengetahuan seperti putaran uang, kata Jean-Francois Lyotard. Perbedaan penting antara nilai edukasi dan politik bukan lagi soal mengetahui atau ketakacuhan, melainkan serupa uang. Lyotard menyatakan itu dalam The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Risalah itu membincang narasi alit yang becus mengendus bentuk sari pati penemuan imajinasi dan memudarnya pamor narasi besar. Baginya, konsensus tak kuasa lagi menopang kriteria kesahihan. Juru pemecahnya adalah paralogi. Paralogi memasuki kenyataan lewat ”jalan-jalan samping”, bukan ”jalan besar” warisan modernisme yang sudah buntu. Paralogi menekankan disensus (kondisi ketaksepakatan dalam kehidupan sosial) lantaran konsensus jadi cakrawala tak kunjung tergapai.

Khilaf baca

Restui saya mencuplik tulisan Edy A Effendi ”Paralogi: Satu Residu yang Tersisa” (Kompas, 21/3): ”Kenyataan sastra hari ini… harus dilihat dan dipandang dalam prinsip-prinsip paralogi”; dan keharusan itu karena fakta ”sastra dewasa ini yang menyodorkan berbagai bentuk kreatif”. Ia mematuhi Lyotard. Tapi apakah ”keharusan” itu tak menjegal prinsip paralogi itu sendiri?

Baginya, problem sastra hari ini tak cuma tema dan ”seharusnya dikaji lebih subtil, detail, dan terstruktur ’darah-daging’-nya.” Namun, dambaan Bandung Mawardi dalam ”Uang, Modernitas, dan Tafsir Sastra” (Kompas, 7/3) agar kesusastraan mengusung tema uang dilantari kondisi modern yang dikonstruksi oleh uang itu menurutnya luput dari mata kesusastraan Indonesia modern. Dambaan itu sah sebagai pilihan komitmen sosial pengarang.

Ia pun meributkan cuplikan teks-teks Telegram karya Putu Wijaya dan Pasar karya Kuntowijoyo dalam tulisan saya ”Mata Sastra Tak Melirik Mata Uang?” (Kompas, 14/3). Ia apriori dan berprasangka bahwa pencuplikan teks-teks itu tanpa bergulat dengan teks itu sendiri. Saya mencuplikkan teks-teks yang langsung menunjukkan efek ”kuasa-uang”, tapi baginya cuplikan teks-teks itu tak ”mengawinkan proyek imajinasi dengan realitas keseharian”. Jika ia tak khilaf baca, cuplikan teks-teks itu mengonkretkan imajinasi karena terkawinkan dengan realitas keseharian.

Menurutnya, saya mencontohkan dua novel itu berarti menyalahpahami kehendak Bandung soal tema uang dalam kesusastraan. Dua novel itu (dan karya-karya lain yang saya contohkan) memang tak mengusung tema uang sebagai isu sentral, melainkan menyiratkan tema itu secara organis; dan di titik inilah saya beda perspektif dengan Bandung soal tema uang dalam kesusastraan.

Baginya pula, penilaian saya keliru sebab isu sentral karya-karya itu bukan soal uang. Menurut saya, penilaian saya adanya efek ”kuasa-uang” dalam dua novel itu sejalur penilaian Boen S Oemarjati atas Telegram (yang membongkar paradoks manusia modern) dan penilaian A Teeuw ihwal Pasar (yang mengusung harmoni dan disharmoni kehidupan publik)—sebagaimana yang dipajang dalam tulisannya itu. Bedanya, penilaian saya fokus ke biangnya, yaitu efek ”kuasa-uang” dalam dua novel itu. ”Kuasa-uang” adalah sumber paradoks dan disharmoni kehidupan.

Sikap pengarang

Beni Setia dalam ”Masyarakat tanpa Orientasi Uang” (Kompas, 2/5) menilai titik terjauh dari tulisan Bandung yang pertama (7/3) adalah ”kenapa uang tak pernah jadi obsesi manusia Indonesia dan direfleksikan dalam karya sastra”. Bagi Beni, inti soalnya adalah ”tak ada sastrawan Indonesia yang bisa sampai ke filosofi inti kesadaran etik bisnis yang bertanggung jawab”. Beni cekatan tapi ekstrem menggeneralisasi.

Bandung dalam ”Nalar Uang dan Nalar (Pengarang) Sastra” (Kompas, 9/5) rajin merekrut dan memuji tema uang dalam sastra Melayu Tionghoa awal abad XX yang bergaya jurnalistik itu dan ia menyiratkan kritik bahwa kesusastraan Indonesia modern gagal menggarap tema uang. Ia lupa gaya penulisan sesudah masa sastra Melayu Tionghoa itu hendak serentak merengkuh bauran beragam kenyataan lewat suatu tema tertentu, sebab kehidupan itu bauran realitas-realitas. Tema uang dalam kesusastraan Indonesia modern tak digarap lewat kacamata kuda.

Sayang, ia abai kuasa-uang yang mengikis idealisme kerja pengarang. Ia terpaku soal garapan tema uang dalam kesusastraan dan lupa akibat efek kuasa-uang—misalnya godaan pasar dan hadiah sastra—pada laku kepengarangan.

Lantas, apa faedah kesusastraan menggarap tema uang?

Pada 1920-an, Al Capone membuka bisnis cuci-uang palak, pelacuran, dan lan-lain agar uang bersih dan halal. Mafia besar Amerika itu dihukum bukan karena kejahatan cuci-uang. Ia dipenjara sebab menggelapkan pajak. Transaksi cuci-uang ”terdukung” bank-bank Swiss yang sejak 1930-an mencetak nostro account (rekening yang identitas nasabahnya berupa nomor sandi sehingga yang terlibat transaksi tak diketahui). Dan barisan panjang skandal uang di negeri ini kerap ”dibereskan” dengan uang.

Bagaimana pengarang menyikapi kenyataan-kenyataan itu?

Bagi Lyotard, ”Para seniman dan penulis mesti dibawa kembali ke haribaan masyarakat, atau setidaknya, jika masyarakat dianggap sakit, mereka mesti diberi tugas menyembuhkannya.”

Lyotard tak membebani kesusastraan dengan tugas. Sebab memang itulah sebagian tugas kesusastraan serius. Tugas yang dimaksud Lyotard itu sebut saja ”misi eksternal kesusastraan” yang berbaur ”misi internal kesusastraan”—sebut saja estetika. Ada pengarang membabi-buta pada misi eksternal kesusastraan sebab ia rabun melihat esensi kesusastraan.

Ada pengarang semata memuja misi internal kesusastraan sehingga patut dipertanyakan epistemologi kesusastraannya. Bauran dua misi itu dalam seni susastra bukanlah sebuah mission impossible, contoh kisah Shinel (Mantel) karya Nikolai Gogol itu. Apakah uang kertas Rp 100.000 keluaran tahun 2004 itu merupakan contoh bauran dua misi itu dalam seni gambar? Tutup tulisan ini dan bukalah dompet atau pergi ke ATM…
____________________________
*) Binhad Nurrohmat, Penyair dan sivitas akademika STF Driyarkara, Jakarta
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2010/05/tugas-sastra-dari-al-capone.html

Sajak-Sajak Binhad Nurrohmat

http://www2.kompas.com/
Alienasi perempuan semua orang

Kisut bibirmu menggambar selaput cahaya, mengelupas
dari sekujur laut pasang, hitamkan seluruh tanda.
Tangan-tangan lelaki menulis surat cinta
di pesisir basah dengan huruf-huruf besar.
Di dahan bakau kau gantung gaunmu, menyelam
bersama kura-kura, tenggelamkan debar jantung
meletuskan isyarat tak diharapkan.

Seperti laut, surat cinta melulu menunggu,
kalimat-kalimat aneh di sepanjang pesisir,
sebelum digerus arus.
Kau mengerti, cinta cuma ilusi yang diagungkan.

Dan seperti laut, tak ingin pasrah pada celetuk kecil
rasa sepi, juga hasrat iseng berbagi: lalu kembali
seperti laut, kehilangan jejak kering di pantai kemarin.

Warna bibirmu tak berubah, asingkan debar jantung.
Ratusan senja berlewatan
mereka terus menulis surat cinta, seperti arus,
dan percaya: mungkin tak singkat, kelak
isyarat lain tertinggal di sebutir pasir…

Jakarta, 2001



Roman Pelarian

Tak ada di sini gugup jantungmu
hanya kecut tubuh membekas di dinding
dan pekat jelaga pertarungan di batas kota.
Kau hitungkah pedih hidup-mati
saat api kertas puisi membakar jemari
dan sebelum tenda malam-malam kau robohkan diam-diam
seperti srigala mengunci lolongan untuk malam yang lain?

Guncangan besar membuat kau debu ringkih di pojokan.
Siulmu lemah dalam rimbun daunan jati
yang rontok awal pagi.
Jantan secangkir kopi dan getir tembakau
cuma ilusi gagah di senggang hari.
“Harap tenang, hidup tak ditulis untuk kalah-menang,”
pekikmu di perempatan kota dan tengkukmu hitam dendam.

Musykilkah semua kisah cuma kebetulan?

Terkenang obrolan lama, menjelma surga dingin
penggelitik senyum kecilmu di tanah asing.
Nasib tak terduga, menghunus belati
dan birahi bidadari.

Otot jantungmu akrab semua itu.

Jakarta, 2001



ZS

Kerut peta menjepit pekarangan kecil
berserak sobekan kertas dan jejak cemas.
Dari batas daratan berpasir
kau semat bijian gulma dan tanda angkuh
menjarah sari tubuhmu
mengering di pusat kota termangu.

“Tak akan pulang sampai kota bersih
dari nama-nama besar yang gusar.
Di puncak malam, memohon doa penghangus
rambati langit bersih
menggelegar dan jatuh di alun-alun kota,”
kataku di sebuah minggu pagi yang rapuh.

Matamu pancarkan sajak tak bertidur malam
berkilat merah seperti mata hantu
kangen bidadari usiran.
Di taman kota miris menatap langit
membaca garis takdir dan firasat yang khawatir.

“Mungkin batas itu suatu isyarat arif
lembut dan mengejutkan
saat seluruh kota sedih
dan satu barisan panjang lewati sisi teluk dan tanjung
mengenang sajak-sajak lama dengan duka,”
kataku menjelang minggu terakhir.

Jakarta, 2001



Cerita Luar Kota

Tanganku gemuruh menyentuh selarik sajak
mengiris diam-diam di balik kubah malam.
Jajaran tribune sembunyikan rembetan cemas
menatapi pertunjukan
terguncang dering sebuah perbatasan.

Cinta tak sepenuhnya kelakar
juga getar percuma di sebuah luar kota.
Kau tahu, tak setiap orang lepas jangkar
di bandar-bandar, sebab laut
larutkan iseng yang menyergap di luar maut.

Di dinding kapal, rindu tumpul dan aus
loncati amukan ombak di ujung geladak
lalu mampus!

Jakarta, 2001.

KRITIK DAN “HAMA SASTRA”

Binhad Nurrohmat
Pikiran Rakyat 19 Sep 2010

DAMHURI Muhammad dalam bukunya Darah-Daging Sastra Indonesia (2010) menuding ada jenis “kritikus sastra serupa hama tikus perusak tanaman di ladang sastra.”

Hiperbola Damhuri itu merupakan gusar besar terhadap kritikus sastra yang gencar memburu kelemahan karya sastra dan malas melacak kekuatannya. Kritikus sastra serupa itu adalah seteru karya sastra lantaran nafsunya lebih bergelora untuk berkonfrontasi ketimbang berkomunikasi dengan karya sastra.

Gusar Damhuri itu bukan perkara anyar dalam dunia sastra Indonesia; dan fakta-fakta perkara itu masih merajalela - sekurangnya menurut Damhuri.

Kritik sastra memproduksi nilai atau tafsir karya sastra. Penilaian dan penafsiran niscaya bertopang perspektif tertentu dan berkonsekuensi menerima resepsi, tanggapan, ataupun reaksi. Kritik sastra memanggul risiko konflik lantaran isi kritik sastra lahir dari rahim perspektif tertentu yang tak mungkin mewakili semua perspektif.

Lalu, apakah kritik sastra itu? Tak ada definisi tunggal.

Menurut saya, kritik sastra mesti dibebaskan dari ketunggalan definisi. Akan tetapi, kritik sastra sama sekali bukan tanpa “konsensus” atau “versi” sebagai perspektif yang memungkinkan kritik sastra terselenggara.

Nirwan Dewanto mengaku “kritik sastra baru bisa berlaku di atas karya sastra yang memperlihatkan anasir kritis dalam dirinya sendiri. Kritik sastra tiada lain daripada perpanjangan watak kritis tersebut.” Maka, karya sastra yang baiklah yang potensial merangsang kritik sastra.

Pengakuan Nirwan itu terang-benderang, tetapi bukan tanpa pendaman “persoalan”. Apakah ukuran adanya “anasir kritis” dalam karya sastra? Nirwan dan yang bukan-Nirwan punya jawaban sesuai perspektif masing-masing. Perspektif itu niscaya karena pikiran dan pengetahuan cenderung heterogen atau berbeda-beda.

Suminto A. Sayuti menegaskan, kritik sastra berfungsi memahami karya sastra dengan aturan main tertentu, menemukan kaitan sastrawan-teks-pembaca, serta menimba realitas literer karya sastra.

Suminto telah memberikan petunjuk-petunjuk normatif kritik sastra yang berfungsi instrumental, regulatif, interaktif, dan representatif. Apakah fungsi-fungsi itu menjamin kritik sastra yang baik? Apakah tanpa fungsi-fungsi itu kritik sastra otomatis buruk?

Pengakuan Nirwan dan penegasan Suminto itu merupakan perspektif kritik sastra yang mereka yakini atau harapkan. Perspektif selalu punya batas; dan kritik sastra dibatasi perspektifnya. Tiada perspektif total-sempurna.

Kritikus sastra berhak berpartisipasi menegakkan perspektifnya untuk menatap karya sastra. Konsekuensinya, potensial terjadi pertumbukan antarperspektif maupun perselisihan ihwal kadar mutu pengamalan perspektifnya.

Mungkinkah sama sekali menepis konflik antarperspektif?

Konflik kritikus sastra versus sastrawan “melegenda” dalam dunia sastra kita. Pada 1940-an Chairil Anwar dan H.B. Jassin bertikai gara-gara Chairil tak suka kritik Jassin terhadap beberapa puisinya. Pada 1980-an Ahmad Tohari melancarkan “reaksi keras” terhadap keluhan F. Rahardi ihwal cacat representasi dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Dan pada 2000-an Hudan Hidayat terlibat debat dengan Taufiq Ismail ihwal erotika.

Barangkali sikap tepat menghadapi konflik kritik sastra adalah menyadari kritik sastra yang baik tak bisa semena-mena dinihilkan oleh sekadar reaksi sastrawan. Sebaliknya, kritik sastra yang buruk akan menggugurkan dirinya sendiri. Sikap itu bakal dianggap bijak atau justru terlalu lunak. Menurut saya, kritik sastra yang polemis atau yang tanpa “reaksi keras” bukanlah ukuran kritik sastra yang baik atau buruk.

Sukar dielak adanya “kuasa pembaca” dalam diri kritikus/khalayak pembaca yang cenderung bertarung dengan “kuasa sastrawan” sebagai pencipta karya sastra. Karya sastra seolah dijadikan “objek”; dan kritik sastra menjelma “subjek”. Posisi objek-subjek itu berlaku searah: karya sastra “dinilai” oleh kritikus sastra, dan bukan sebaliknya.

Menurut saya, kritik sastra yang baik adalah laku komunikasi yang memperkaya pemahaman dan pemaknaan karya sastra, bukan memiskinkannya. Pujian kritikus sastra bukan jaminan memperkaya pemahaman dan pemaknaan karya sastra. Sebaliknya, hujatan kritikus sastra tak selalu memelaratkan pemahaman dan pemaknaan karya sastra. Produk kritik sastra yang baik adalah pantulan karya sastra itu sendiri melalui cermin perspektif kritik sastra tertentu.

Tugas kritikus sastra bukan “memuaskan” ataupun bersengketa dengan sastrawan. Kritikus sastra tak cuma menghadapi sastrawan, tetapi khalayak pembaca juga. Kritikus sastra yang baik bukan “penyambung lidah” sastrawan. Tugas kritikus sastra menilai dan menafsir karya sastra menurut perspektif tertentu dan bukan sekadar menulis endorsement (sokongan) dan blurb (pujian buku).

Hiperbola Damhuri ada “kritikus sastra serupa hama tikus perusak tanaman di ladang sastra” itu berlaku bagi kritikus sastra jadi-jadian yang menyusup ke ladang sastra. Gusar Damhuri terhadap kritikus sastra jadi-jadian itu tak menihilkan kritik sastra yang baik. Tudingan Damhuri itu sebuah perspektif terhadap sejumlah fakta kritik sastra yang ia temukan.

Bagi saya, kritik sastra yang baik niscaya bukan “hama sastra”. Kritik sastra yang melancarkan “misi perusakan” bakal luruh dengan sendirinya atau lumpuh menghadapi karya sastra yang kuat. Hama cenderung menjangkiti tanaman yang lemah, bukan? “Hama sastra” akan disfungsi atau mati menghadapi daya karya sastra yang kuat. Sejarah telah dan akan membuktikan itu…***

Binhad Nurrohmat, penyair

Senyum Soeharto dan Politik Kesenian

Binhad Nurrohmat*
http://www.jawapos.com/

Presiden Soeharto berkata dalam otobiografinya, ''Di depan para seniman dan seniwati itu saya tegaskan, ketahanan sosial budaya tak kalah pentingnya dengan ketahanan militer dan ketahanan ekonomi dalam memperkuat ketahanan nasional'' (Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989).

Perkataan Soeharto yang membungahkan itu merupakan ''petunjuk'' bahwa andil kaum seniman bisa sederajat dengan kiprah kaum tentara dan pedagang. Lain kata, kesenian itu berguna atau sekurangnya tak mubazir bagi ''ketahanan nasional'' --bila mengandung pesan atau menyuarakan kritik yang ''membangun''.

Kekuasaan Soeharto gemar ''pembangunan-isme'' dengan gaya ''keras'' dan yang di kemudian hari mewariskan luka kultural dan sekaligus juga merangsang pergulatan kreativitas kesenian kita.

Pada awal masa Soeharto berkuasa, ada semarak eksperimentasi dan inovasi yang melahirkan keemasan kesenian kita yang pamornya tak pudar hingga kini. Di masa ini terjadi ''bulan madu'' kesenian dan kekuasaan, meski pendek saja masanya tapi monumental.

Ketika Soeharto kian berkuasa, merebak hegemoni ''kesenian a-politis'', yaitu kesenian yang bisu pada kenyataan kemasyarakatan dan terselenggara pencekalan terhadap kesenian/seniman yang dianggap mengusik stabilitas sosial-politik. Tudingan subversif kerap ditimpakan kekuasaan pada kesenian/seniman yang (dianggap) menyuarakan kezaliman negara.

Di masa kekuasaan jenderal yang punya senyuman khas itu, menjulang kesenian yang kukuh spirit artistiknya dan yang militan komitmen sosialnya --yang menyembulkan tak sedikit prestasi, heboh, legenda, dan mitos dalam kesenian kita.

Realitas kesenian kita kurang-lebih tiga dasawarsa di masa Soeharto itu merupakan contoh yang kontekstual tentang hubungan kemerdekaan kreativitas dan kekangan kekuasaan, yaitu upaya negara yang hendak menaklukkan kesenian atas nama politik serta politik kesenian kaum seniman untuk menghadapi dan menyikapinya.

Pengekangan dan Pembangkangan

Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Majalah Sastra Horison merupakan situs dan kiblat kesenian kita yang masyhur di masa Soeharto. Keduanya didirikan oleh pemerintah dan atas prakarsa kaum seniman yang pro-Soeharto atau anti-Soekarno. Maka, wajarlah TIM dan Horison tak bebas dari kehendak kekuasaan di masa itu. TIM dan Horison merupakan kaki-tangan kekuasan atau bukan, bisa terjawab dan dimengerti dari kebijakan yang dibikin dan diamalkannya.

Melalui TIM dan Horison, politik kesenian kekuasaan bisa bekerja secara laten ataupun vulgar untuk menaklukkan kesenian atau setidaknya mengarahkan kesenian sesuai hasrat kekuasaan. Keadiluhungan kesenian di masa itu ''ditentukan'' di dua tempat itu, dan banyak kaum seniman mengamini.

TIM dan Horison adalah sumber legitimasi tertinggi kesenian dan kesenimanan di masa Soeharto. Setelah bersentuhan dengan keduanya, seniman seakan berhak mendongak kepala. Siapa gerangan seniman terpandang kita yang awal kemunculannya di masa Soeharto yang tanpa sentuhan TIM atau Horison?

Di masa Soeharto, politik kekuasaan cenderung ''sepandangan'' dengan politik kesenian yang dijalankan kaum seniman, karena murni sikap seniman sendiri atau lantaran tekanan kekuasaan, dan hal yang terakhir ini memarakkan ''ketundukan kolektif'' dan sedikit saja pembangkangan.

Kemerdekaan kreativitas --dalam pengertian ideologi dan sumber penciptaan yang merdeka-- jadi urusan rumit di masa Soeharto. Pilihan tema dan estetika kesenian dibatasi ''rambu-rambu'' kekuasaan di masa itu. Ada kesenian yang tampak tunduk, ''kucing-kucingan'', atau nekat melawan rambu-rambu itu dengan motif kemerdekaan kreativitas ataupun pembangkangan.

Karya sastra, teater, lukis, musik, film, dan tari yang muncul di masa Soeharto pernah ''berkasus'' dengan kekuasaan, meski dipertunjukkan di TIM secara resmi. Tentu, kesenian yang ''berkasus'' amat sedikit ketimbang yang ''aman''.

Kesenian kita di masa Soeharto bisa dipandang tak remeh oleh kekuasaan, bahkan dianggap gawat, sehingga pengekangan kesenian terjadi (dan amat ketat), meski tak jarang pengekangan itu semata menggambarkan nafsu kekuasaan untuk mengontrol kesenian secara berlebihan melalui perizinan, sensor, dan pencekalan. Akibatnya, kekuasaan Soeharto menjadi legenda tentang paranoia kekuasaan terhadap kesenian di negeri ini.

Gairah Reformasi dan Seksualitas

Kekuasaan Soeharto resmi berakhir pada 1998 dan dia meninggal sepuluh tahun kemudian, tapi gaya kekuasaan dan birokrasi kekuasaan Soeharto belum sirna sepenuhnya, atau setidaknya jejak atau pengaruhnya masih tampak, meski penentangan terhadapnya kian merebak.

Kesenian kita pasca-Soeharto tak lagi menjadikan TIM dan Horison sebagai satu-satunya kiblat, tapi masih mewarisi ''pola'' umum kesenian yang berkembang di masa Soeharto.

Memang, kesenian tak bertugas sebagai pengobral solusi agung dan ampuh terhadap masalah kemasyarakatan. Namun, keterpencilan kesenian dari masalah kemasyarakatan seolah ''dibakukan'' di masa Soeharto dan mengakar dalam kesenian kita hingga kini.

Runtuhnya kekuasaan Soeharto bukan tak berpengaruh terhadap politik kesenian kita. Runtuhnya Soeharto dan munculnya gairah Reformasi memang belum menimbulkan ''pelampiasan'' yang berarti dalam hal kemerdekaan kreativitas yang ingin menjalankan komitmen sosial sebagaimana yang dulu (di masa Soeharto) ditekan habis-habisan. Namun, bukan berarti kesenian kita kini tak menyembulkan ''kecenderungan baru'' komitmen sosial yang berharga.

Sesungguhnya, perbedaan kesenian kita di masa Soeharto dan kini terletak pada bahan penciptaan dan sumber risikonya.

Simbol kemerdekaan kreativitas kesenian kini tak lagi ditandai oleh kekritisan atau perlawanan terhadap kekangan kekuasaan yang memberangus komitmen sosial, yaitu membongkar aib kekuasaan berupa ketakadilan dan penindasan oleh negara. Simbol kemerdekaan kreativitas kesenian kita kini berupa jamahan, potret, atau kritik terbuka terhadap kemunafikan moral, yaitu tabu sosial yang dikukuhi masyarakat, misalnya perkara seksualitas.

Simbol kemerdekaan kreativitas di masa Reformasi itu sangatlah mendasar dan relevan, karena pengekangan kekuasaan Soeharto memiskinkan kehidupan sosial-politik dan juga membangkrutkan nilai kultural seksualitas. Di sinilah letak salah satu dasar yang membuat kehadiran seksualitas bermakna secara artistik dan sosial.

Sesungguhnya, seksualitas dalam kesenian kita kini merupakan simbol kemerdekaan kreativitas dan bentuk politik kesenian yang tak terpencil dari masalah dan gairah kehidupan di sekelilingnya --meski akibatnya ada yang tersenyum dan yang berang! (*)

*) penyair, tinggal di Jakarta.