PERINTIS SASTRA INDONESIA MODERN

Maman S. Mahayana
http://mahayana-mahadewa.com/

Sistem penerbitan yang awal dalam kesusastraan Indonesia modern memperlihatkan betapa pengaruh kekuasaan pemerintah Belanda begitu dominan dalam menentukan arah perjalanan kesusastraan bangsa ini. Jika dikatakan, sejarah selalu berpihak pada penguasa, maka itulah yang terjadi dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Riwayat perjalanannya penuh dengan pemanipulasian, perekayasaan, penenggelaman, dan penyesatan. Tetapi lantaran sejarah milik penguasa, bahkan penguasa itu juga sengaja menciptakan sejarahnya sendiri, maka yang kemudian bergulir adalah sebuah mainstream yang menyimpan kepentingan politik penguasa.

Akibatnya memang dahsyat. Riwayat sastra Indonesia modern seolah-olah berpangkal pada Balai Pustaka. Balai Pustaka itu pula yang kemudian menjadi ukuran gengsi sastra Indonesia. Bahasa yang dipelihara Balai Pustaka, juga dianggap sebagai bahasa golongan yang paling tinggi budayanya. Ia menjadi ikon kebudayaan elite. Mencitrakan sekumpulan orang terhormat, terpelajar, dan paling berjasa dalam membangun sastra, bahasa, dan kebudayaan Indonesia. Mereka yang berkarya di luar itu, masuk kategori bacaan liar, roman picisan, bahasa pasar, tak berbudaya, marjinal!

Perhatikan pernyataan A. Teeuw, berikut ini: “Balai Pustaka tidak saja mendorong para pengarang Indonesia supaya menciptakan roman dengan memberikan kepada mereka fasilitas penerbitan yang dalam keadaan waktu itu tidak mungkin diberikan oleh penerbit swasta … akan tetapi biro itu juga menjamin kepada mereka sidang pembaca yang lebih luas … Timbulnya roman Indonesia modern dan juga kepopulerannya, dapat dimungkinkan terutama oleh wujudnya Balai Pustaka….”

Ke manakah para pengarang yang menerbitkan bukunya di luar Balai Pustaka? Ke mana pula pengarang peranakan Tionghoa yang berkarya jauh sebelum Balai Pustaka berdiri? Benarkah karya-karyanya tidak sepopuler terbitan Balai Pustaka dan sidang pembacanya terbatas pada kelompok masyarakat Tionghoa saja? Untuk menempatkan posisi sastrawan peranakan Tionghoa dalam sejarah sastra Indonesia, perlu kita menelusuri duduk perkaranya ke belakang, ke awal mula terjadinya perubahan sosial di Hindia Belanda sebagai akibat perkenalannya dengan percetakan dan penerbitan yang lalu melahirkan suratkabar dan media massa lainnya.
***

Sistem penerbitan di Indonesia ditandai dengan datangnya mesin cetak yang dibawa dari Belanda oleh para misionaris gereja tahun 1624. Tetapi, tiadanya tenaga ahli yang dapat menjalankan mesin itu, menyebabkan tak ada kegiatan apa pun berkenaan dengan percetakan. Pada tahun 1659, Cornelis Pijl memprakarsai percetakan dengan memproduksi Tijtboek, semacam almanak. Setelah itu, kembali kegiatan percetakan menghadapi tidur panjang. Menurut catatan J.A. van der Chijs (1875), produk pertama percetakan terjadi ketika disepakati perjanjian damai antara Laksamana Cornelis Speelman dan Sultan Hasanuddin, 15 Maret 1668 yang kemudian menghasilkan naskah Perjanjian Bongaya. Sejak itulah VOC (Verenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost—Indische Compagnie) mulai memperkenalkan hasil-hasil cetakannya berupa kontrak dan dokumen perjanjian dagang.

Selama hampir empat dasawarsa, perkembangan percetakan masih seputar mencetak dokumen-dokumen resmi, meski pernah pula ada usaha untuk mencetak kamus Latin—Belanda—Melayu sebagaimana yang dilakukan mantan pendeta Andreas Lambertus Loderus (1699). Menyadari makin banyaknya dokumen yang harus dicetak, pemerintah kemudian mendatangkan dua mesin cetak dari Belanda tahun 1718. Pemerintah sendiri menangani cetakan dokumen-dokumen resmi, sedangkan cetakan lain diserahkan pada percetakan swasta. Percetakan pemerintah pun mulai mencetak berita-berita dalam bentuk laporan berkala, ringkasan surat-surat resmi yang dianggap penting, dan maklumat atau pengumuman pemerintah. Percetakan swasta juga mulai melakukan hal yang sama. Bahkan dalam berita berkala itu, disertakan jadwal pemberangkatan dan kedatangan kapal, daftar harga komoditas pertanian sampai ke pengumuman lelang berikut daftar harga barang. Iklan pada akhirnya menjadi bagian penting dari cetakan berkala itu. Cetakan berkala itulah yang kelak menjadi cikal-bakal lahirnya suratkabar.

Percetakan swasta mengembangkannya dengan menerbitkan suratkabar (courant). Awal tahun 1800-an, beberapa suratkabar berbahasa Belanda umumnya terbit dalam usia yang pendek. Problem utamanya tidak lain menyangkut biaya dan minimnya jumlah pelanggan. Dari situ, mulai dipikirkan sasaran pembaca potensial, yaitu masyarakat non-Belanda yang bisa membaca. Bahasa Jawa kemudian menjadi pilihan. Lahirlah Bromartani, suratkabar mingguan berbahasa Jawa pertama yang terbit 25 Januari 1855. Pada saat yang sama terbit pula suratkabar Poespitamantjawarna, juga berbahasa Jawa.

Kedua suratkabar itu pada awalnya terbit dan beredar di lingkungan keraton Surakarta dan kemudian Yogyakarta. Salah satu tujuannya adalah menyediakan bacaan berbahasa Jawa untuk mereka yang pernah belajar bahasa Jawa di Instituut voor de Javaansche Taal (Lembaga Bahasa Jawa, 1833—1843). Belakangan, penyebarannya sampai juga ke Jawa Timur. Penerbit E. Fuhri di Surabaya kemudian coba menerbitkan suratkabar dalam bahasa Melayu mengingat masyarakat yang bisa membaca dalam bahasa Melayu jauh lebih luas dibandingkan bahasa Jawa. Tebitlah di Surabaya Soerat Kabar Bahasa Melaijoe, 5 Januari 1856. Itulah suratkabar pertama dalam bahasa Melayu.

Pada dasawarsa itu, beberapa suratkabar berbahasa Melayu bermunculan. Sebutlah beberapa di antaranya, bulanan Bintang Oetara (Rotterdam, 5 Februari 1856), Soerat Chabar Betawi (Batavia, 3 April 1858), mingguan Selompret Melayoe (Semarang, 3 Februari 1860), suratkabar Bientang Timoor (Surabaya, 10 Mei 1862), dan mingguan, Biang-Lala (Batavia, 11 September 1867).

Apa maknanya penerbitan surat-suratkabar itu dalam konteks penerbitan buku-buku sastra? Bagaimana peranan yang dimainkan golongan peranakan Tionghoa dalam menyikapi perubahan yang terjadi pada zamannya? Bagaimana pula hubungannya dengan pemunculan sastrawan peranakan Tionghoa yang sesungguhnya merupakan perintis perjalanan kesusastraan Indonesia modern. Ada beberapa faktor yang mendukung munculnya golongan peranakan Tionghoa dalam kehidupan kemasyarakatan di Hindia Belanda pada masa itu.

Pertama, terbitnya sejumlah berita berkala, suratkabar, dan mingguan berbahasa Melayu yang memuat iklan, jelas sangat penting bagi golongan peranakan Tionghoa yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Mereka sangat berkepentingan mencermati daftar harga komoditas, barang-barang lelang, jadwal kedatangan dan pemberangkatan, dan berita-berita lain yang berhubungan dengan mutasi dan pengangkatan pejabat pemerintah, dalam kaitannya untuk memperlancar usaha dagang mereka.

Kedua, untuk dapat mengikuti dan membaca suratkabar atau berita berkala dalam bahasa Melayu itu, tentu saja mereka dituntut untuk bisa membaca (dalam bahasa Melayu). Pada mulanya, tidak sedikit di antara para pedagang Tionghoa ini yang membayar seseorang untuk membacakan berita-berita suratkabar itu. Dari sana, timbul kesadaran, bahwa anak-anak mereka harus bisa berbahasa Melayu agar mereka tidak perlu lagi menyewa orang untuk membacakan berita-berita itu. Maka, ketika sekolah-sekolah belum leluasa dapat dimasuki oleh anak-anak keluarga golongan peranakan Tionghoa ini, di antara mereka –terutama keluarga kaya—kemudian mengundang seseorang untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka (semacam les privat).

Mengenai hal tersebut, J.E. Albrecht (1881) sebagaimana yang dikutip Claudine Salmon (1985) mengungkapkan bahwa bahasa Cina, selain tidak begitu dikuasai dengan baik oleh keluarga peranakan Tionghoa di Jawa, juga tidak banyak manfaatnya dalam hubungan sosial mereka. Oleh karena itu, banyak di antara keluarga peranakan Tionghoa ini yang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah Eropa atau pribumi atau mengundang seorang guru. “… Anak-anak lainnya diajar di rumah oleh orang Eropa atau Cina, agar dapat menulis bahasa Melayu dalam huruf Latin dan kemudian menggunakan bahasa ini dalam surat-menyurat.”

Ketiga, dibukanya sekolah-sekolah untuk golongan peranakan Tionghoa ini juga memberi peluang mereka dapat belajar bahasa Belanda dan bahasa Melayu mengingat kedua bahasa itu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Maka, mulailah generasi baru golongan peranakan Tionghoa ini tampil sebagai golongan yang menguasai bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Kees Groeneboer (1995) menyebutkan bahwa antara tahun 1823—1900 jumlah peranakan Tionghoa yang bersekolah, baik yang bersekolah di sekolah Raja (Eropa), sekolah Cina, dan sekolah pribumi, jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak pribumi.

Kondisi itu tentu saja berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi pada masa-masa berikutnya. Tambahan lagi, adanya perubahan kebijakan kolonial yang dijalankan pemerintah Belanda, dalam kenyataannya lebih banyak menguntungkan golongan peranakan (Indo—Belanda, Indo Eropa dan Tionghoa) dibandingkan golongan pribumi. Dengan demikian, posisi pribumi pada masa itu tetap sebagai golongan yang peranan sosialnya berada di bawah golongan peranakan. Di sinilah golongan peranakan Tionghoa lebih siap memasuki terjadinya perubahan sosial dibandingkan pribumi.

Keempat, derasnya usaha untuk mengganti huruf Arab—Melayu dengan huruf Latin dalam bahasa Melayu, memungkinkan penyebaran bahasa Melayu lebih luas dapat diterima. Pertimbangannya, bahwa pemakaian huruf Pegon (Arab—Melayu) dalam bahasa Melayu di sekolah-sekolah menyulitkan orang untuk mempelajarinya. Padahal, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian, untuk memudahkan orang belajar bahasa Melayu, salah satu langkah yang penting dilakukan adalah mengganti huruf Pegon itu dengan huruf Latin.

Kelima, penguasaan bahasa Melayu bagi golongan peranakan Tionghoa ini juga secara tidak langsung menuntut ketersediaan bahan bacaan berbahasa Melayu. Oleh karena itu, ketika bermunculan penerbitan suratkabar, majalah, dan buku-buku berbahasa Melayu, golongan peranakan Tionghoa ini seperti memperoleh saluran yang baik dalam usaha mempermahir penguasaan bahasa Melayu mereka. Di samping itu, kehausan mereka akan kisah-kisah dari tanah leluhurnya, ditanggapi oleh para penerbit itu dengan menerjemahkan cerita-cerita asli Cina. Salah satu karya terjemahan yang terkenal, Kisah Tiga Negara (Tjerita Dahoeloe kala di benoea Tjina, tersalin dari tjeritaan boekoe Sam Kok), telah mendorong bermunculannya cerita terjemahan. Pada dasawarsa 1880-an, sedikitnya ada 40 karya terjemahan dari cerita-cerita asli Cina. Dengan demikian, kelompok pembaca golongan peranakan Tionghoa ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok pembaca pribumi, bahkan juga Belanda.

Kelima faktor inilah yang mendorong berlahirannya surat-surat kabar, majalah dan penerbit yang dikelola golongan peranakan Tionghoa. Dari sana pula embrio bermunculannya para pengarang Tionghoa. Catatan Claudine Salmon menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan karya penulis peranakan Tionghoa antara tahun 1870—1960 yang berhasil dikumpulkan mencapai 3005 judul. Meski jumlah itu tak memperhitungkan cetak ulang, secara kuantitas terbitan Balai Pustaka tetap kalah jauh, seperti yang dicatat A. Teeuw, berjumlah 400-an karya (1917—1967).

Ketika Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat (Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur) berdiri (1908) sampai berganti nama menjadi Kantor Bacaan Rakyat (Kantoor voor de volkslectuur) 22 September 1917, naskah yang masuk 598 berbahasa Jawa, 204 berbahasa Sunda, dan 96 berbahasa Melayu. Sampai tahun 1928, Balai Pustaka menerbitkan tidak lebih dari 20-an novel, sementara penerbit-penerbit milik peranakan Tionghoa, antara tahun 1903—1928, menerbitkan hampir seratusan novel asli karya 12 pengarang peranakan Tionghoa. Beberapa di antaranya mengalami cetak ulang. Pertanyaannya kini: di kemanakankah dana ratusan golden untuk penerbitan buku oleh Balai Pustaka, jika Balai Pustaka hanya menerbitkan beberapa novel saja. Jelas pula di sini, bahwa sasaran pembaca penerbit swasta adalah masyarakat umum, sedangkan Blai Pustaka adalah kelompok elitis yang jumlahnya terbatas pada golongan bangsawan yang diizinkan bersekolah.

Bahwa peranan penerbit swasta menjangkau wilayah yang jauh lebih luas dengan jumlah pembaca yang jauh lebih banyak, tampak tidak hanya dari persebaran agen dan distributor penerbit-penerbit itu, tetapi juga dari sejumlah karya yang mengalami cetak ulang. Di sinilah muncul kesadaran pemerintah kolonial akan bahaya pengaruh bahan bacaan. Bukankah bacaan-bacaan itu dapat mencerdaskan seseorang dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sekolah (pendidikan). Jika penduduk pribumi leluasa bersekolah dan kemudian pandai membaca, bukankah itu bahaya bagi pemerintah kolonial lantaran kebohongannya selama itu akan terbongkar.

Sangat wajar jika kemudian Dr. D.A. Rinkes, direktur Balai Pustaka ketika itu, mengatakan bahwa buku-buku terbitan di luar Balai Pustaka sebagai “Bacaan Liar” yang dibawa oleh “Saudagar kitab yang kurang suci hatinya.” Jadi, bagaimana mungkin kita menafikan keberadaan sastrawan peranakan Tionghoa dalam sastra Indonesia jika kenyataannya mereka justru yang mendahului sastrawan Balai Pustaka. Bahkan, salah satu alasan pemerintah Belanda mendirikan Balai Pustaka, justru karena keberadaan penerbit-penerbit swasta itu.

Demikianlah, Belanda lewat politik kolonialnya dengan berbagai cara berusaha membonsai pribumi agar tetap berada di bawah hegemoni mereka. Balai Pustaka sebagai bagian politik kolonial, tentu saja harus dicitrakan sebagai lembaga pencerahan. Maka, peranan pihak lain yang sesungguhnya mendorong berlahirannya penerbitan dan kehidupan pers –yang dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan bagi pribumi— harus ditenggelamkan! Oleh karena itu –meski begitu terlambat, kinilah saatnya kita mengembalikan sejarah sastra Indonesia ke jalan yang benar, tanpa manipulasi, tanpa penggelapan, tanpa penyesatan!
***