Langsung ke konten utama

Imajinasi Turisme

Sartika Dian Nuraini
Bali Post, 18 Nop 2012

Pelesiran menjadi jalan yang dipilih manusia modern membebaskan diri dari rutinitas hidup sehari-hari. Di tingkat lokal hingga global, pelesiran atau turisme sudah menjadi kebutuhan, bahkan pokok. Di beberapa negara Eropa, seseorang/keluarga merasa sangat menderita atau pariah jika tidak dapat menjalankan ritus pelesir atau berturis di liburan panjang macam musim panas.
Dalam saat yang bersamaan, turisme tidak hanya memberi keuntungan secara finansial dan selebratikal, tetapi juga menghadirkan ekses: tergerusnya relasi historis antara rakyat tempatan dan tanah serta kultur yang dimilikinya. Pariwisata global, dalam arti tertentu bisa menjadi algojo yang mengeksploitasi bahkan membunuh sebuah khazanah kebudayaan.

Hal itu makin kuat terjadi dalam kontestasi perdagangan pariwisata yang bernafsu untuk memuaskan hasrat konsumen dengan segala dahaga akan estetika, eksotika, hingga kecenderungan yang hedon. Sejarah pencitraan dalam ”sukses pariwisata” selalu diulang-ulang ceritanya melalui proses massifikasi iklan dan brosur wisata yang tersebar di media massa. Dispersi kebudayaan ini juga diperkenalkan melalui paket sastra, iklan-iklan, dan terekam dan terbuka luas dalam dunia maya.

Sensasi batin didapat melalui objek-objek yang terlihat mata, suara-suara yang terdengar telinga, bebauan yang tercium hidung, dan cita rasa yang terkecap lidah. Imajinasi turistik pun terbentuk dari abstraksi yang berada di ”luar” historiografi tanah, laut, dan alam sekitar yang telah terkomodifikasi. Ingatan kultural para turis tersimpan rapi dalam selimut ideologi baru yang mengentalkan materi dan finansial di atas realitas sosial dan kultural.

Promosi wisata bergerak pada persoalan rasial yang ditilik sebagai identitas dan kearifan lokal. Berbagai siasat perjuangan hidup dipentaskan, dan reaksi-reaksi dipertontonkan untuk menunjukkan sebuah masyarakat yang sedang mengalami transformasi terus-menerus akibat penetrasi modal pariwisata. Dalam proses ini yang terjadi bukan saja kreativitas dan inventivitas yang kait-mengait dengan pertimbangan-pertimbangan etnisitas, melainkan sebuah proses penjajahan dan inkorporasi yang mengglobal.

Historiografi

Iskandar P Nugraha (2009) mencatat, pemerintah berkepentingan menggunakan turisme sebagai medium dan bagian dari politics of seeing atau politik representasi. Pemerintah berkehendak mengubah-mengonstruksi identitas baru mengenai tempat dan rakyat tempatan melalui template dan jargon wisata.

Sejak awal abad lalu, tepatnya pada tahun 1908, lembaga turisme modern pertama (Officiaal Vereeniging voor Touristen Verkeer) diperkenalkan pemerintah Belanda di Batavia dengan Jawa sebagai destinasi utama wisata. Sampai akhir abad ke-19 pemerintah kolonial belum gencar mendorong perkembangan pariwisata. Tetapi, setelah Revolusi Industri di Inggris, Hindia Belanda menjelma sebagai destinasi utama dan menuai perhatian dari kalangan pelesiran di dunia Barat.

Kemudian, Van Heutsz memegang peran sebagai pelopor Politik Etis yang menanamkan embrio bagi turisme sebagai politik integrasi dan konsolidasi yang sampai sekarang masih menggejala. Ketika penaklukan wilayah telah dilakukan, representasi wilayah ditentukan pula. Caranya dengan meletakkan eksotisme dan keindahan yang didokumentasikan, penciptaan imaji, identitas, baik secara visual maupun tulisan. Pada masa Perang Dunia II, turisme di Hindia Belanda dioperasikan dalam konteks administrasi kolonial.

Warisan kolonial masih diteruskan di pelbagai diskursus strategi turisme dan masih dikonsumsi secara massal. Peta promosi turisme Indonesia dilanjutkan ke arah Sumatera, Bali, lalu meluas ke arah timur. Lanskap Jawa diperkenalkan lewat slogan ”Come to Java” sampai ”Visit Indonesia” tahun 1990. Dunia turisme hidup sejak masa awal proto nasionalisme Boedi Oetomo hingga saat ini. Turisme menjadi pantulan proses kolonialisme lewat saluran representasi budaya.

Cikal-bakal jejaring pembangunan dan industri pariwisata Orde Baru juga dicatat dengan tajam dan detail oleh Pichard (2006: 60-61). Orde Baru lahir pascakrisis dan tragedi politik 1965 memperoleh pengesahan kekuasaan dengan memulihkan kestabilan politik dan ekonomi negeri berkat penekanan kekuasaan pada kekuatan militer dan jasa sekelompok teknokrat jebolan Amerika. Orde Baru mendidik para budayawan untuk jadi ”pembela kebudayaan” yang penurut dan apolitis. Pada masa ini pun, konteks turisfikasi budaya baik secara spasial maupun temporal terus terjadi.

Setelah gerakan recovery Bali pascabom Bali 2002 dan 2005 lalu, pemerintah kurang sukses memulihkan citra Bali. Pulau Komodo menjadi sasaran selanjutnya. Pemerintah tak kehabisan akal dengan menggalakkan proyek menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Tentu saja ini mengalami campur tangan berbagai kepentingan dan relasi kuasa. Senada dengan Adrian Vickers (1989) yang sadar akan proyek puji-puji ”surga terakhir” terhadap Pulau Bali yang dibekukan dan diwariskan. Proyek pembekuan itu diterima sebagai warisan kolonial Belanda. Kini, proyek rezim eksotika itu terulang kembali.

Pulau Komodo akan menjadi primadona bagi kalangan ekspatriat dan kelas menengah Indonesia yang ingin berinvestasi. Membangun vila berjejer-jejer di antara rumah-rumah adat dan hutan lestari. Nantinya, selain vila akan ada ruko-ruko, diskotek, kafe, salon, spa, pusat perbelanjaan dan butik-butik serta restoran berbagai jenis makanan. Maka, tak heran jika nantinya geliat kehidupan di Pulau Komodo tak pernah terhenti. Semua sarana di pulau itu akan terpenuhi. Pulau itu akan menjelma menjadi sebuah perkotaan dengan gelimangan pengunjung yang datang berpelesir. Pemerintah juga akan membangun sarana transportasi yang memudahkan pengunjung untuk berkeliling. Penduduk Pulau Komodo berbondong-bondong mengeruk rezeki pada industri jasa ini. Tanah mereka akan terjual. Identitas diri tergadaikan. Tak adakah nilai tukar untuk rakyat selain menjadi asing di negeri sendiri?

Sartika Dian Nuraini, esais dan penyair
Dijumput dari: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid=18&id=71666

Komentar

Sastra-Indonesia.com

Media Ponorogo