Sastra Sumatera Merdeka

Afrion
Harian Analisa, 25 Nov 2012

Benarkah karya sastra di Sumatera Utara telah menjadi pengekor karya sastra Jakarta? Pertanyaaan ini langsung mengingatkan saya pada lagu siapa suruh datang Jakarta. Sebagaimana disebut Yulhasni Jangan Percaya pada Jakarta, tulisan ini pun akan mengarah pada terbentuknya Sastra Sumatera Merdeka yang diprakarsai Idris Pasaribu.
SSM demikian saya menyebutnya, lahir dari pemahaman makin tersisihnya Sumatera Utara dari khasanah sastra Indonesia. Hal ini ditandai dengan teks-teks buku sejarah sastra kita (baca; Indonesia) tidak pernah mengadopsi karya-karya dari para sastrawan Sumatera Utara, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Jika pun ada nama-nama seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Merari Siregar, Armijn Pane, Sanusi Pane, Iwan Simatupang, Chairil Anwar, Amir Hamzah, dan lain sebagainya itu, memang masih termaktub dalam buku-buku sejarah. Mereka mencipta sejak hijrah dan tinggal menetap di Pulau Jawa. Apa yang ada dalam buku-buku sejarah sastra Indonesia kini, merupakan perulangan-perulangan dari kehidupan dan perkembangan sastra masa lalu. Bukan masa kini.

Ilmu sejarah hakikatnya berupa ilmu yang memperlihatkan adanya pergerakan kearah perubahan dari setiap periode atau pun angkatan. Begitu pula dengan sejarah sastra terkini, yang berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, sejarah sastra merupakan bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra dengan segala permasalahannya. Di dalamnya menyakup teori sastra, sejarah sastra dan kritik sastra, dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan.

Teks-teks buku sejarah sastra kita kini mengalami stagnasi, tidak bergerak dan masih mengulang-ulang materi sejarah masa lalu. Masih terdiri dari beberapa angkatan yaitu angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45 dan Angkatan 66. Meski pada tatanan wilayah lain munculnya Angkatan Reformasi yang dimotori Kusprihyanto Namma, Sosiawan Leak dan Wowok Hesti Prabowo. yang menyebut lahirnya angkatan terbaru sastra Indonesia yang dilansir dalam tabloid Angkatan, namun pada kenyataannya tabloid ini tidak punya kekuatan untuk menambah sejarah angkatan baru sastra terkini.

Secara umum keperluan adanya angkatan terbaru sastra Indonesia kini, dapat tertangkap dari sebuah pertanyaan retoris: mengapa tidak ada lagi angkatan sastra setelah angkatan 1966. Pertanyaan ini sama bobotnya dengan ungkapan, mengapa tidak ada karya-karya sastrawan daerah khususnya Sumatera Utara dalam buku-buku teks sejarah sastra Indonesia terkini?

Dengan demikian, jika tidak ada sastra angkatan baru atau sebutlah misalnya sastra angkatan reformasi, maka para sastrawan yang muncul sejak 1966 hingga kini tahun 2012 berarti dapat dikatakan, sastrawan yang berkarya pada tahun 1970-an, 1980-an, 1990-an, 2000-an tetap termasuk sebagai bagian dari angkatan 1966. Bagi saya ini merupakan ungkapan yang perlu segera dibenahi.

Sebaliknya, Ajib Rosidi salah seorang penulis sejarah sastra Indonesia, dengan tegas menolak adanya angkatan baru setelah angkatan 1966, itu berarti bagi Ajib Rosidi sastrawan kelahiran tahun 2000 masuk sebagai angkatan 1966. Walaupun tetap menyebutkan fakta adanya sekelompok orang yang memproklamirkan keberadaan sebuah angkatan, namun Ajib Rosidi hanya menyebut angkatan dengan menggunakan istilah periode. Karena angkatan dalam sastra Indonesia sekarang disebut Ajib Rosidi telah menimbulkan kekacauan penafsiran.

Pembedaan antara periode yang satu dengan yang lain sebut Ajib Rosidi, berdasarkan adanya perbedaan norma-norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi masing-masing zaman. Perbedaan antara angkatan yang satu dengan yang lain sering ditekankan pada adanya perbedaan konsepsi masing-masing angkatan.

Dalam suatu periode kata Aijib Rosidi, mungkin saja kita menemukan aktivitas lebih dari satu golongan pengarang yang mempunyai konsepsi yang berbeda-beda; sedangkan munculnya periode baru tidak pula berarti munculnya angkatan baru dengan konsepsi baru. Perbedaan norma-norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi suatu zaman, mungkin menimbulkan suasana baru dalam kehidupan sastra tanpa melahirkan konsepsi sastra baru yang dirumuskan oleh seseorang atau sekelompok sastrawan.

Kondisi yang memprihatinkan ini ditulis Yulhasni sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap hegemoni Jakarta, karena tembok-tembok kekuasaan Jakarta hanya mengakui keunggulan karya-karya sastra yang dibukukan oleh penerbit Jakarta. Apalagi kemudian penerbit buku terbesar di Indonesia memang berasal dari Jakarta, terus semakin menguasai distribusi pangsa pasar buku-buku di Sumatera Utara bahkan di seluruh Indonesia.

Karena kebanyakan buku-buku karya sastra Indonesia ditulis oleh para sastrawan yang berada dan tinggal menetap di Jakarta dan penerbit Jakarta terus mengabaikan potensi daerah, maka dominasi Jakarta lewat seperangkat ukurannya menjadi contoh kualitas sastra di Indonesia. Hal ini sebut Yulhasni, telah mematikan kreativitas sastrawan daerah,

Kreativitas sastrawan yang terus lahir dari komunitas sastra di daerah ini sebut Yulhasni, seperti yang telah muncul di beberapa daerah, perlu juga diberi gagasan baru agar semangat perlawanan tersebut dapat dicapai sesuai dengan harapan. Jika hanya mengandalkan kuantitas penciptaan, tentu saja Medan dan Sumatera Utara pada umumnya tetap dinilai ‘pengekor’ setia berbagai bentuk baru penciptaan sastra di Indonesia, terutama Jakarta. Daerah ini tentu saja hanya akan dikenang telah melahirkan sejumlah sastrawan besar akan tetapi tidak mampu melahirkan gerakan baru sebagai wujud kreativitas sastra itu sendiri.

Saya termasuk orang yang setuju dengan pendeklarasi Sastra Sumatera Merdeka, dengan tujuan membendung dominasi teks-teks buku sejarah sastra Indonesia terbitan Jakarta, memasuki wilayah Sumatera Utara khususnya ke dalam dunia pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa. Setidaknya, penggunaan teks buku sejarah sastra Indonesia terbitan Jakarta yang menjadi arah kebijakan kekuasaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional, diimbangi dengan penggunaan teks buku sejarah sastra Indonesia terbitan daerah.

Penerbit buku di Medan yang kini telah banyak menerbitkan teks buku sejarah sastra, nyatanya tidak mempu bersaing dan tidak memiliki jaringan distribusi yang luas ke seluruh Indonesia. Pemerintah daerah baik Gubernur maupun Walikota, merupakan pejabat pemegang kekuasaan tertinggi di daerahnya, mestinya mewajibkan guru dan para dosen untuk menggunakan teks-teks buku sejarah sastra terbitan daerah di wilayahnya masing-masing.

Pandangan Idris Pasaribu yang menyebutkan karya sastra nasional telah menggurita menguasai pangsa pasar buku di daerah dan karya sastra lokal semakin jauh tersingkirkan, bukan tidak beralasan. Secara politis para pemegang kekuasaan di dunia pendidikan, mewajibkan pemakaian buku-buku terbitan Jakarta, telah mematikan buku-buku terbitan daerah. Dengan demikian cara pandang guru dan dosen pun sebagai staf pengajar bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi, hanya mengakui buku-buku terbitan Jakarta.

Sastra Sumatera Merdeka pada akhirnya harus memperjuangkan pemakaian teks buku sejarah sastra Indonesia terbitan daerah menjadi bagian dari perjuangan pergerakan. Membatasi dominasi teks buku sejarah sastra Indonesia terbitan Jakarta menguasai pangsa pasar daerah. Setidaknya melakukan pembatasan dalam lingkup tertentu. Pembatasan dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti penggunaan contoh karya, pembelajaran lebih mengutamakan karya-karya sastra daerah dengan kearifan lokal, pembatasan tahun penerbitan buku, lokasi, waktu, pelaku dan fokus substansi.

Dijumput dari: http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/25/89719/sastra_sumatera_merdeka/#.UNDP7Kx2Na8

Komentar