Nasib Pengajaran Sastra dan Budaya

Ni Made Purnamasari
http://www.balipost.co.id/

TERHITUNG sejak tanggal 22 – 26 Maret 2010, siswa SMA/SMK atau sederajat di seluruh Indonesia akan mengikuti Ujian Nasional. Tentu masih dapat kita ingat dengan jelas bagaimana proses-proses yang dilakukan pemerintah dan para akademisi untuk mengevaluasi dan membenahi berbagai hal terkait pelaksanaan ujian ini. Misalnya saja dari beragam selentingan kabar tentang putusan status kelulusan UN, upaya pengkajian dan penetapan kebijakan yang ditempuh hingga tingkatan Mahkamah Agung, akhirnya sampai pernyataan resmi perihal ketentuan-ketentuan UN 2010 yang berlaku.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa standar kelulusan UN tahun ini adalah memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Tak hanya sampai di situ, dinyatakan pula bahwa tamat atau tidaknya seorang siswa dalam menempuh studi setingkat SMA ditentukan dengan beberapa faktor akademis, salah satunya adalah kelulusan UN.

Sastra dan Pilihan Ganda

Salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam UN ialah Bahasa dan Sastra Indonesia. Terlepas dari polemik di kalangan akademisi perihal patut atau tidaknya ilmu tata kebahasaan dengan sastra dipilah dalam dua sub ilmu ajar yang berbeda, pelajaran ini merupakan mata uji wajib yang mesti diikuti semua jurusan sekolah menengah tingkat atas di Indonesia, di samping dua mata uji lainnya, yakni Matematika dan Bahasa Inggris.

Sebagaimana yang kita ketahui, berbeda dengan bentuk ujian akhir di tahun-tahun sebelumnya, UN selalu menyajikan bentuk soal berupa pilihan ganda. Padahal, bila kita menengok sejenak ke belakang, mulanya terdapat tiga ragam pertanyaan yang diajukan, yakni pilihan ganda, isian dan esai ringkas. Bila dilihat secara sepintas, memang bentuk soal yang diterapkan sekarang terkesan lebih memudahkan para siswa untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ujian. Namun, bila kita menilik lebih mendalam lagi, jelaslah terkandung kemungkinan perubahan mantalitas generasi muda kita, yaitu penerapan secara tidak langsung atas budaya instan.

Pada bentuk pilihan ganda, seorang siswa dihadapkan sebuah pertanyaan dengan lima opsi jawaban. Yang bersangkutan haruslah menyelesaikan pertanyaan tersebut dengan cara memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Maka alhasil, para siswa hanya tinggal mencari-cari atau mencocokkan saja, mana di antara sekian opsi yang merupakan jawaban yang paling sesuai. Dengan kata lain, dalam bentuk soal ini, seseorang tidak—diharuskan—dapat menuangkan pikirannya secara lebih mendalam terkait pertanyaan yang diajukan, apalagi kritis memandang suatu masalah dengan alasan-alasan yang relevan.

Oleh karena pilihan ganda ini, seorang siswa tentulah tidak bisa leluasa menyampaikan pendapat-pendapat pribadinya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebab, bila ia memilih lain dari kunci soal yang ditetapkan, maka jawaban yang bersangkutan otomatis akan disalahkan. Akibatnya, para siswa tidak akan terlatih untuk meramu gagasan orisinalnya sendiri, apalagi menyampaikannya dalam struktur berpikir yang terbuka dan terarah. Siswa juga akan terbiasa untuk berpikir secara praktis, enggan untuk menguraikan akar masalah, apalagi mencari solusi kreatif atas persoalan tersebut. Mereka hanya akan menentukan jawaban dari opsi yang ada, dan mungkin saja tanpa disertai sikap kritis untuk menilai segala kemungkinan dampak yang ditimbulkannya. Seandainya kecenderungan instan ini diterapkan pada keseharian, tentulah dibayangkan bagaimana hasil akhir dari kehidupan bermasyarakat kita.

Andai kata ragam soal seperti ini diterapkan hanya untuk mata uji yang bersifat pasti semisal matematika, fisika, kimia atau lainnya, barangkali itu tak menjadi masalah. Namun, menurut penulis, alangkah kurang bijaknya bila bentuk seperti ini juga ditetapkan dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, pun juga mata ajar lain yang beberapa aspeknya bersifat lebih implementatif dengan berdasar atas wawasan dan pemikiran masing-masing individu. Terlebih lagi dalam sastra, di mana seseorang justru diharapkan dapat mengembangkan daya imajinasi, bahkan juga kreasi seluas-luasnya, baik dengan pemberian apresiasi ataupun dengan menuliskan berbagai karya semisal puisi, cerpen atau lainnya, bukannya harus turut dalam pemaknaan atau jawaban tunggal atas sesuatu hal.

Sementara itu, metode pengajaran sastra di sekolah, sepanjang pengamatan penulis, boleh dikata belumlah dilakukan secara maksimal. Sebagian sekolah masihlah berpedoman pada kurikulum belajar-mengajar, tanpa melakukan terapan pengetahuan dan pengalaman bersastra di luar kelas. Hal ini terbukti dari sedikitnya keterlibatan para siswa dalam berbagai kegiatan sastra, baik acara diskusi maupun apresiasi, khususnya di wilayah kota Denpasar. Bila misalnya dulu sekolah, bekerjasama dengan pihak-pihak memiliki kepedulian terhadap kebahasaan dan sastra, aktif menggelar acara-acara apresiasi semisal “Siswa Bertanya, Sastrawan Bicara” serta beragam program lomba di bidang sastra serta teater, dewasa ini kegiatan-kegiatan tersebut kian lama kian berkurang. Untuk itu, sudah barang tentu diperlukan suatu metode lain yang patut dikembangkan guna memberi ruang bagi daya kreasi para siswa sebagai tandingan dari kecenderungan untuk ‘memilih secara instan’ di atas.

Metode Pengajaran

Pertanyaan selanjutnya, metode pengajaran seperti apakah yang dapat diterapkan guna mendorong peserta didik untuk dapat lebih mengasah daya kreatif dan sikap kritisnya?

Ada banyak tawaran solusi yang dapat dilakukan terkait upaya ini. Salah satunya adalah seorang guru haruslah dapat dengan kreatif menyikapi kurikulum sekolah namun tetap tak menyimpang dari tata pedoman pengajaran yang telah ditetapkan. Misalnya saja terus memberikan bacaan-bacaan sastra, baik dari penulis angkatan sebelumnya hingga yang terkini, dan mengulasnya di dalam kelas. Selain itu, pengajar juga dapat aktif memberikan informasi tentang kegiatan apresiasi sastra maupun berbagai lomba penulisan yang diadakan di tingkat lokal maupun nasional. Bila diperlukan, atas inisiatif sendiri atau dengan kerjasama berbagai pihak, pihak sekolah dapat menggelar diskusi terbuka bersama para sastrawan dan akademisi sastra, terkait kesusastraan yang melibatkan para siswa dan juga tenaga pengajarnya.

Terkait dengan pelaksanaan UN, dapat pula dipertimbangkan usulan untuk menemukan standar kelulusan yang berbeda, khususnya untuk mata pelajaran yang bersifat implementatif kreatif seperti Bahasa dan Sastra Indonesia. Bentuk pilihan ganda dapat saja tetap dilakukan, namun hanya berlaku untuk beberapa soal yang bersifat keilmuan, seperti gramatika dan pengetahuan ketata-bahasaan lainnya. Sedangkan untuk penafsiran, penulisan ataupun apreasasi karya, haruslah dirumuskan metode yang dianggap lebih baik, yang dapat memungkinkan pengembangan gagasan para siswa. Mengenai hal ini, perlu dibuat semacam lembar jawaban tersendiri—tentunya berupa esai ringkas, bukan pilihan ganda—yang dinilai oleh tim yang memiliki kompetensi yang baik, semisal dari pengamat atau akademisi sastra, atau bahkan para sastrawan.

Ujian Nasional memang merupakan suatu titik yang menentukan bagi tiap-tiap sekolah. UN bukan hanya sebagai tolak ukur keberhasilan belajar seorang siswa, namun juga sebagai indikator peningkatan atau penurunan prestasi sebuah sekolah dalam penyelenggaraan belajar-mengajar. Berbagai upaya pun dilakukan sekolah, entah dengan bimbingan belajar tambahan, pembahasan soal dengan beragam ujian pemantapan, hingga hal-hal lainnya yang dipandang dapat membantu proses belajar peserta didiknya.

Namun, tanpa bermaksud membahas lebih jauh apakah UN cukup relevan sebagai standar kelulusan, ada baiknya disampaikan di sini, apapun batasan kelulusan yang ditetapkan, sekolah beserta pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan, haruslah menyadari bahwa yang mesti diperhatikan dalam kegiatan pengajaran bukan hanya hal-hal yang bersifat normatif, semisal bidang keilmuan yang bersifat pasti, namun juga pembekalan kemampuan analisa serta argumentasi dengan cara pandang yang kritis dan kreatif. Ini amatlah sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik dalam tataran keilmuan sekaligus juga dalam kepribadian. UN adalah salah satu cara dan tahapan untuk sampai pada tujuan luhur tersebut. Langkah berikutnya, merupakan tanggungjawab kita bersama.

*) Mahasiswa Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Udayana.